Laporan Shandy Purnamasari Terhadap Putra Siregar Dihentikan

Sharing is caring

Polisi menghentikan laporan istri Juragan 99, Shandy Purnamasari, terhadap Putra Siregar.

Shandy melaporkan pemilik PS Store itu atas kasus dugaan penipuan dan kejahatan rahasia dagang.

Shandy yang merupakan pemilik dari produk skincare MS Glow melaporkan Putra Siregar dan PT PS Glow dan PT Eka Jaya.

Laporan itu dibuat pada 13 Agustus 2021 ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan masuk dengan nomorLP/B/484/VIlI/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam hal ini Gilang berstatus sebagai saksi atas laporan Shandy.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan permasalahannya.

“Gilang dan istrinya (Shandy Purnamasari) pemilik merk MS Glow & MS Glow Men melaporkan Putra Siregar pemilik merek PS Glow & PS Glow Men pada tanggal 13 Agustus 2021,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

Kemudian penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan. Penyidik pun menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Status perkara dinaikkan pada tanggal 29 September 2021.

“Kemudian ditemukan fakta putusan Komisi Banding Merek Ditjen KI (Kekayaan Intelektual) Kemenkumham tanggal 20 Desember 2021,” jelas Gatot Repli Handoko.

Putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan Putra Siregar dan memerintahkan Ditjen KI Kemenkumham RI menerbitkan sertifikat merek PS Glow.

“Petikan keputusan komisi banding tersebut disampaikan kepada penyidik pada akhir Januari. Kemudian penyidik meminta pendapat ahli merek atas putusan dimaksud,” tambahnya.

Pada 16 Maret 2022 kemarin, laporan Shandy Purnamasari resmi dihentikan dengan alasan tak cukup bukti.

“Rabu tanggal 16 Maret 2022 dilakukan gelar perkara, didapat kesimpulan kasus tidak cukup bukti penyidikan dihentikan,” kata Gatot.

“Saat ini sedang melengkapi administrasi penghentian penyidikan,” tutupnya.

Diketahui, Shandy melaporkan Putra Siregar dengan pasal berlapis, yakni Pasal 100 Ayat 1, 2 dan Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, Pasal 17 Jo Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Serta, Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP.

liontivi

Media Berita Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.